Warga Negara dan Negara

 Warga Negara dan Negara


Hubungan negara

Tiap negara membutuhkan negara lain. Tidak ada negara yang benar-benar mandiri tanpa bantuan negara lain. Oleh sebab itu tiap negara akan mempunyai hubungan atau melakukan kerja sama dengan negara lain.

Tujuan kerja sama internasional

1.       Mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara.

2.       Memperkuat perekonomian negara, perdagangan dan investasi dengan negara lain.

3.       Meningkatkan kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

4.       Menciptakan adanya rasa aman dan menegakkan perdamaian dunia.

5.       Mencegah atau menghindari konflik yang mungkin terjadi.

6.       Mempererat hubungan (persahabatan) antar negara.

Sumber : https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/170000569/kerja-sama-internasional-pengertian-alasan-dan-tujuannya?page=all#:~:text=Transaksi%20dan%20interaksi%20antarnegara%20dalam,pembicaraan%20mengenai%20masalah%20yang%20dihadapi.

 

Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara.

Dilansir dari Encyclopaedia Britannica (2015), kewarganegaraan adalah hubungan individu dengan negara.

                Kewarganegaraan menunjukan kebebasan dan warga warga negara memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab tertentu. Secara umum, warga negara punya hak politik penuh. Hak untuk memilih dan memegang jabatan publik.

                Kewarganegaraan adalah bentuk kebangsaan yang paling istimewa. Istilah yang lebih luas ini menunjukan berbagai individu dan negara yang tidak serta merta memberikan hak politik.

Sumber : https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/28/080000669/kewarganegaraan-arti-sejarah-jenis-dan-macamnya?page=all

 

                Ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

 

Warga negara

                Seorang Warga Negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang (UU) sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan akan diberikan nomor identitas yang unik apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan.

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Warga_Negara_Indonesia

                Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu.

Sumber : https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/28/080000669/kewarganegaraan-arti-sejarah-jenis-dan-macamnya?page=all

 

Warga negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a.       Warga negara asli (pribumi), yaitu penduduk asli dalam negara tersebut. Misalnya suku Madura, suku Jawa adalah warga negara Indonesia asli.

b.      Warga negara keturunan asing (non-pribumi), yaitu warga negara asing yang telah menjadi warga negara Indonesia asli. Misalnya warga negara Indonesia keturunan keturunan Arab, dan sebagainya.

Berdasarkan asas kewarganegaraan :

a.       Kelahiran             : Ius Soli (tempat lahir) dan Ius Sanguinis (keturunan).

b.      Perkawinan        : Kesatuan hukum dan persatuan derajat.

Status kewarganegaraan dibagi menjadi 3, yaitu :

a.       Apatride              : Orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan.

b.      Bipatride              : Orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap (dwi-                                          kewarganegaraan.

c.       Multipatride       : Orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari dua                                                        kewarganegaraan.

Sumber : https://kemlu.go.id/frankfurt/id/pages/kewarganegaraan_indonesia/1725/etc-menu

 

Pasal-pasal UUD 1945 yang berkaitan dengan Hukum

Æ      Pasal 1 Ayat 15 dikatakan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, dan Pasal 1 Ayat (16) menyatakan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsure pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah.

Æ      Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagi pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.Merupakan ketentuan hukum mengatur oleh karena ketentuan ini dapat dijalankan (merupakan hak) dan dapat pula tidak dilaksanakan oleh pengusaha.

Æ      Pasal 5 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” dan Pasal 6 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”

Æ      Pasal 27 ayat 1 Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sumber : https://brainly.co.id/tugas/12362543

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemuda dan Sosialisasi

Status sosial masyarakat Indonesia